Pemilihan Umun Kepala Daerah (Pemilukada) serentak 2015 baru saja
usai. Telah terpilih beberapa kepala daerah yang siap memimipin daerah mereka
masing-masing. Namun, bagaimana dengan Pemilukada serentak 2017 nanti?
Kabupaten Sarolangun adalah salah satu kabupaten yang akan mengikuti perhelatan
akbar lima tahunan itu.
Menarik untuk kita cermati, bagaimana konstruksi politik di
Kabupaten Sarolangun saat ini? Suasana politik menjelang Pemilukada sudah mulai
memanas dengan suhu politik yang terus meningkat. Beberapa nama bakal Calon Bupati
Sarolangun terus bermunculan, baik itu dari politisi, akademisi, maupun
aktivis. Salah satu yang muncul adalah nama Bupati Petahana (incumbent)
yaitu Cek Endra.
Menelaah peluang petahana di Pilkada Sarolangun pada 2017 nanti. Pertama,
ditinjau dari perahu atau partai pengunsung. Cek Endra telah menyatakan diri
siap untuk maju melanjutkan kepemimpinannya di Kabupaten Sarolangun. Namun
menariknya, sang Petahana akan terancam tidak memilik perahu berlayar, karena
Partai Golkar yang dimana tempat ia bernaung masih dilanda konflik internal
yaitu duelisme kepemimpinan. Namun, baru-baru ini berita nasional menyebutkan
adanya upaya-upaya untuk menyatukan kembali Partai Golkar terus berhembus, ini
merupakan angin segar bagi Cek Endra.
Terlepas dari itu, Cek Endra adalah ketua DPD I Partai Golkar versi
Agung Laksono (AL), sedangkan di DPRD Kabupaten Sarolangun partai Golkar memiliki
lima kursi parlemen, yang dimana semuanya merupakan kader partai Golkar versi
Abu Rizal Bakri (ARB). Sementara partai besar lain yang memiliki kursi di DPRD
Sarolangun, hampir semua sudah memiliki kader yang siap dimajukan.
Hal ini tentu akan sangat sulit bagi Bupati Petahana (incumbent)
ini untuk maju lagi menjadi Calon Bupati Sarolangun, sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota. Pada Pasal 40 Ayat 1 berbunyi, Partai Politik atau gabungan Partai
Politik dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling
sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi
perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang
bersangkutan.
Adapun solusi sementara mengenai peluang petahana di Pemilukada Sarolangun
2017, kita ketahui bersama bahwa jumlah kursi di DPRD Kabupaten Sarolangun ada
35 kursi, untuk maju menjadi Calon Bupati minimal harus mendapat dukungan
minimal 20 persen yaitu 7 kursi. Oleh karena itu, langka politik yang harus
diambil oleh Cek Endra terus melakukan komunikasi politik dengan partai-pertai
lain menjelang dibuka masa pencalonan atau melalui jalur independen dengan
mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 8,5 persen dari jumlah Daftar
Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sarolangun sebagai alternatif.
Kedua, ditinjau dari pasangan bakal calon.
Belajar dari Pemilukada 2015 yang lalu, beberapa petahana tumbang, salah satunya
Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubenur yaitu pasangan HBA dan Edi Purwanto yang
kalah telak dengan selisih mencapai 20 persen. Sebuah selisih yang sangat
mengejutkan semua pihak. Ini menandakan bahwa politik dinamis dan bisa berubah
kapan saja.
Oleh karena itu, Cek Endra dalam pemilihan pasangan calon harus
dapat mendongkrak elektabilitas dan popularitas pasangan calon, tidak cukup
hanya dengan mengandalkan kapabilitas pasangan calon semata.
Beberapa media online maupun media cetak di Jambi memberitakan
beberapa nama yang bakal mendampingi Cek Endra dalam perebutan BH 1 SZ dan BH 2
SZ yaitu Tontawi Jauhari, Evi Suherman, Hurmin, dan Pahrul Rozi.
Tontawi Jauhari adalah anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dari
Partai Golkar versi Abu Rizal Bakri, masyarakat Dapil III siap mendukung Tontawi
Jauhari mendampingi Cek Endra. Evi Suherman adalah ketua DPW PPP Provinsi Jambi
dan Hurmin adalah politisi PPP yang juga anggota DPRD Kabupaten Sarolangun.
Sedangkan Pahrul Rozi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang juga Wakil
Bupati Petahana mendamping Cek Endra periode 2011-2016.
Jika memang beberapa nama ini harus dipilh, tentu pertimbangan
utama bagi Cek Endra, selain pertimbangan elektabilitas dan politis, juga harus
melihat apa yang sebenarnya dibutuhkan Kabupaten Sarolangun saat ini. Menurut
penulis permasalahan penataan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik
selalu menjadi masalah utama bagi pemerintahan daerah. Penulis tidak mengatakan
bahwa tata kelola birokrasi saat ini tidak baik, tentu akan menjadi lebih baik
jika didampingi orang-orang yang paham dan mengerti urusan birokasi.
Jika dilihat dari empat nama tersebut, hanya nama Pahrul Rozi saja yang memiliki
latar belakang birokrasi, namun kita
dapat melihat dan menilai hasil kinerja ia selama menjadi Wakil Bupati
Sarolangun selama lima tahun terkahir. Tapi, apabila
dilihat dengan pertimbangan politis, nama Evi Suherman lebih tepat untuk
mendampingi Cek Endra karena posisi jabatan Evi Suherman sebagai DPW PPP
Provinsi Jambi secara otomatis tiga kursi DPRD Kabupaten Sarolangun telah
memberi dukungan kepada pasangan ini.
Secara elektabilitas nama Evi Suherman cukup dikenal oleh
masyarakat Sarolangun, karena ia pernah menjadi Calon Bupati Sarolangun pada
tahun 2011 lalu. Selain itu, pertimbangan kedekatan PPP dan PKB yang secara
ideologi kultural memiliki misi yang sama, juga dapat menambah tiga kursi DPRD
Kabupaten Sarolangun dari kader PKB kepada pasangan ini.
Tetapi masalahnya adalah membaca peta politik saat ini, Evi
Suherman masih berkeinginan kuat untuk merebut BH 1 SZ, walaupun pernyataan beliau
di media massa masih ambigu. Namun, dalam kondisi seperti ini jika Evi Suherman
adalah solusi terbaik sebagai pendamping, tentu seharusnya Cek Endra tidak
sungkan untuk duduk bersama membicarakan hal ini. Karena waktu terus berjalan,
masyarakat Sarolangun terus menanti.
Jadi, peluang petahana yaitu Cek Endra di Pemilukada Sarolangun
2017 cukup berat. Bisa saja selama memimpin banyak menorehkan luka, maka
pemilihan pendamping yang tepat yaitu yang disukai masyarakat salah satu
langkah jitu bagi petahana untuk memenangkan hati rakyat.
Ciputat, 28 Januri 2016
*Mheky Polanda, Mahasiswa UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus Pemerhati Politik Jambi
Komentar